Pages

Tuesday, 18 February 2014

Langkah Pemerintah dalam Menyambut pasar Bebas ASEAN 2015




       Mengenai pasar bebas ASEAN 2015 atau tidak terlepas dari ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015 nanti dimana AEC ini mirip dengan Uni Eropa. AEC ini pada dasarnya berfungsi untuk berintegrasinya seluruh Negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi organisasi yang lebih solid dan maju dalam membangun kebersamaan untuk satu tujuan, mendorong kekompakan, meningkatkan kesejahteraan, dan saling peduli. Ada 3 hal yang menjadi bahan dalam AEC 2015 nantinya yaitu: (1) Komunitas politik dan keamanan, (2) Bidang ekonomi, dan (3) Sosial dan budaya. Dari ketiga hal tersebut jika nantinya AEC 2015 tetap dilaksanakan maka  salah satu dampaknya pada bidang ekonomi adalah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya pasar bebas ASEAN 2015 maka akan tercipta persaingan produk barang dan jasa. Jika setiap Negara mempersiapkan dirinya dengan baik dalam menghadapi pasar bebas ini, maka dampaknya yaitu akan meningkatkan stabilitas perekonomiannya. Namun jika Negara misalnya Indonesia, tidak menghadapinya dengan serius maka akan berdampak pada pengangguran.
    Sekarang ini, tenaga kerja kita kurang bersaing dalam bidang formal karena lulusan perguruan tinggi sebagian besar hanya bermodalkan ijazah dan tidak memiliki kualifikasi yang baik. Sangat jarang di antara mereka yang memiliki kualifikasi tertentu apalagi terstandar secara nasional maupun internasional. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam Perpres dimaksud diatur, bahwa capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja harus dinyatakan dalam sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Sementara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan kerja. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, Pemerintah dapat belajar dan menerapkan sistem standardisasi di negara-negara maju yang akseptabilitasnya sudah luas agar kualitas TKI kita dapat setara dan bahkan diakui di negara lain. Namun demikian, yang terpenting dalam meningkatkan kualitas TKI adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang tepat guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran, di samping memperbaiki sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan guru, serta pemerataan pendidikan hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
      Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN atau penyatuan masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. Namun kondisi ketenagakerjaan dalam negeri saat ini diakui pemerintah masih kritis. "Kondisi kritis kita ada dua. Pertama, kita akan menghadapi pengangguran yang akan semakin besar jumlahnya. Kondisi kritis kedua, kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN 2015, di mana waktunya tingal setahun. Sementara SDM (sumber daya manusia) kita, keterampilannya, kompetensinya masih amat sangat mengkhawatirkan," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Sementara menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menegaskan bahwa Indonesia harus siap menghadapi ASEAN Economic Community 2015, baik masyarakat, infrastruktur, maupun pemerintahnya.
Peserta diskusi lain berpendapat hal yang sama bahwa dalam satu tahun kedepan pemerintah akan kesulitan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi pasar ASEAN tersebut. Menurut peserta diskusi lain bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melanjutkan pembangunan diberbagai sektor teutama disektor kewirausahaan seperti wirausaha dengan mengedepankan kearifan lokal. Dengan adanya pasar bebas ASEAN tersebut maka seluruh investor dari Negara di kawasan Asia Tenggara ini lebih mudah dalam menanamkan modalnya, dan jika pemerintah mendorong usaha kecil dan menengah untuk berbenah diri maka kedepannya diharapkan lapangan kerja lebih mudah didapat serta mengurangi pengangguran. Namun, jika pemerintah tidak siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN tersebut maka dampak negatif akan segera menggerus tenaga kerja kita yang berada digolongan buruh. Agar golongan buruh tersebut bias bersaing dengan buruh dari Negara lain maka seharusnya pemerintah lebih giat dalam meningkatkan skill para buruh kita terutama kecakapan berbahasa Inggris.
      Kesimpulan dari tema diskusi tersebut yaitu dalam satu taun kedepan pemerintah harus lebih giat dalam membuka lapangan kerja baru, terutama wirausaha-wirausaha baru. Namun bukan hanya itu ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu pembangunan infrastruktur itu sendiri. Selain itu, dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 pemerintah harus memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang begitu kaya untuk dapat dikelola sendiri. Salah satu solusi pemerintah yaitu meningkatkan kemampuan buruh kita, pemerintah jangan membiarkan buruh kita hanya menunggu pasar bebas ASEAN saja. Namun seharusnya melakukan langkah khusus agar TKI kita tidak menjadi kaum pengangguran. Hal yang terpenting yaitu sebagai mahasiswa lulusan perguruan tinggi tentunya kita juga harus mencari strategi yang jitu agar ketika pasar bebas ASEAN 2015 dilaksanakan kita tidak menjadi pekerja golongan bawah tetapi memiliki kemampuan professional yang tentunya dapat kita capai dengan  menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Namun agar masyarakat disekitar kita tidak menjadi pengangguran, agar membangun wirausaha dan pempekerjakan kaum yang pengguran sehingga Indonesia bisa Berjaya dalam pasar bebas ASEAN 2015.

No comments:

Post a Comment